Tampilkan postingan dengan label AHMAD HERYAWAN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label AHMAD HERYAWAN. Tampilkan semua postingan

Jumat, 02 Mei 2014

"Seruan Anti-Syiah di Bandung Merupakan Sebuah Kemunduran"

Aliansi Nasional Anti Syiah - Menerima perbedaan dan mencari persamaan adalah cara kita merawat bangsa ini.

Munculnya gerakan anti-Syiah di Jawa Barat benar-benar menunjukkan demokrasi gagal membuat masyarakat kita bersikap dewasa.

Gerakan anti-Syiah di Bandung ini menambah panjang deretan masalah perbedaan agama di Tanah Air. Kasus anti-Syiah di Sampang, Madura, hingga kini belum tuntas diselesaikan. Ribuan warga harus tinggal di pengungsian hingga bertahun-tahun.

Catatan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menunjukkan, kasus kekerasaan berlatar belakang SARA di Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir cenderung meningkat. Aksi penutupan dan perusakan tempat ibadah terus terjadi. Jawa Barat tercatat sebagai daerah dengan tingkat kekerasan berlatar belakang SARA paling tinggi.

Fenomena ini tampak ironis saat melihat India. Negara yang usianya dua tahun lebih muda dari kita justru tahun ini membuat terobosan, dengan mengakui transgender sebagai jenis kelamin ketiga sebagai bentuk kepatuhan mereka terhadap konstitusi. Mahkamah Agung India yang membuat keputusan menakjubkan itu berargumen, memilih jenis kelamin adalah hak setiap orang.

Keputusan tersebut akan menjamin hak kewarganegaraan bagi transgender sehingga tak boleh ada tindakan diskriminasi terhadap mereka. Melalui putusan itu, pemerintah India wajib menyediakan kuota dalam pekerjaan, pendidikan, dan fasilitas lain bagi para transgender, sebagaimana diberikan terhadap warga laki-laki dan perempuan.

Di Indonesia, kita tak juga selesai berkutat dengan mempersoalkan “perbedaan”, alih-alih mencari persamaan. Negara seolah membiarkan “kebencian” antarkelompok muncul, membiarkan masing-masing kelompok berebut menjadi “tirani mayoritas” dan memarginalkan kelompok lain yang nyata-nyata di hadapan kontitusi memiliki hak hidup yang sama. Sikap lamban negara menyikapi kesewenang-wenangan mayoritas membuat model gerakan seperti anti-Syiah bermunculan tak terbendung.

Kita sepakat dengan pandangan Nahdlatul Ulama yang melihat gerakan anti-Syiah ini justru akan memecah belah umat Islam. Namun, lebih dari itu, kita juga sepakat terhadap pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahwa seruan anti-Syiah dapat dikategorikan sebagai hate speech (seruan untuk membenci) dan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

Jika pemerintah menuruti permintaan kelompok mayoritas untuk membubarkan sebuah kepercayaan hanya karena perbedaan, itu sama saja melanggar undang-undang (UU). Jika ada kelompok yang meminta pemerintah menuruti imbauan itu, berarti kelompok tersebut menyuruh pemerintah melanggar UU.

Bagaimana pun, kita melihat seruan anti-Syiah di Bandung merupakan sebuah kemunduran. Dalam sebuah negara yang semakin matang, perbedaan seharusnya bisa disikapi lebih dewasa. Kita semestinya paham keberagaman Indonesia—dalam soal etnis, suku, bahasa, keyakinan, dan sebagainya—justru merupakan kedigdayaan kita, bukan kelemahan. Konstitusi kita jelas-jelas menyebut dan mengakui keberagaman ini. Jadi, setiap upaya untuk “menyeragamkan” Indonesia harus dilihat sebagai penghinaan terhadap konstitusi.

Meskipun Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, tak hadir dalam deklarasi gerakan anti-Syiah (meskipun namanya terpampang dalam baliho deklarasi), pernyataan pihak pemda bahwa apa yang dilakukan kelompok tersebut merupakan hak konstitusi mereka, menurut kita kurang tepat. Gubernur sebagai repesentasi pemerintah harusnya menunjukkan sikap tegas, dengan memberikan dukungan dan jaminan hidup kepada seluruh warga negara demi tegaknya konstitusi negara.

Kita mencurigai muatan politis di balik seruan anti-Syiah yang dikumandangkan sejumlah ulama di Bandung itu. Lolosnya salah satu calon legislatif yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kebetulan salah satu tokoh Syiah Indonesia, kita tengarai menjadi pemicu munculnya gerakan anti-Syiah itu. Kita sama sekali tak mau gerakan tersebut menjadi bola panas yang menggilas dan membumihanguskan keindonesiaan kita.

Kita harus menolak lupa bahwa berdirinya sebuah bangsa dan negara sama sekali tak bisa dilepaskan dari keberagaman. Indonesia dibangun di atas fondasi perbedaan serta didukung seluruh kelompok aliran, ajaran, dan agama. Menerima perbedaan dan mencari persamaan adalah cara kita merawat bangsa ini agar bisa bertahan.

Jangan sampai, orang-orang dangkal pikir yang mengobsesikan Indonesia menjadi negeri satu agama menggunakan gerakan-gerakan antiminoroitas macam ini untuk menghancurkan kesatuan kita sebagai bangsa. Kita harus mampu menunjukkan, yang mayoritas di negeri ini adalah kita yang menghargai perbedaan, bukan mereka yang memaksakan keseragaman. (*)

Sumber : SINAR HARAPAN
Read More

Gubernur Jabar Biarkan Deklarasi Anti-Syiah

Aliansi Nasional Anti Syiah - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan tidak akan melarang wacana antikelompok Syiah di Bandung, Jabar. Alasannya, wacana atau diskusi tersebut tidak mengganggu ketertiban umum.

Ia juga membantah kalau gerakan anti-Syiah menguat di wilayahnya. Hal tersebut disampaikan Ahmad Heryawan usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/4).

“Hanya pernah ada (gerakan anti-Syiah-red), bukan ramai. Kalau ramai, tiap minggu ada. Memang tidak ada pelarangan, siapa yang melarang,” kata Ahmad Heryawan.

Calon presiden (capres) hasil Pemilu Rakyat (Pemira) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, Bandung atau Jabar hanya melarang semua bentuk aksi kekerasan.

Namun, kalau ada pihak-pihak yang mengemukakan pendapat, sepanjang pendapat biasa dan tidak memprovokasi, itu sah-sah saja. Ahmad tidak menganggap gerakan anti-Syiah sebagai sesuatu yang memprovokasi.

"Namun yang penting, pokoknya kami, siapa pun di negeri ini membawa isu apa pun sepanjang isu ini wacana diskusi, kami biarkan. Namun, kalau sudah kekerasan, urusannya mengganggu keamanan. Itu lain cerita," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Agama Suryadharma Ali malah mengaku belum mengetahui adanya gerakan anti-Syiah di Bandung. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menolak dianggap tidak serius menjaga kerukunan beragama atas ketidaktahuannya pada persoalan pelarangan Syiah di Bandung.

“Kok tidak serius. Oke nanti saya cek dulu ya, saya belum tahu. Benar, saya jujur belum tahu," kata Suryadharma Ali.

Bisa Dimundurkan
 
Kepala Bidang Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Muhamad Isnur berharap, DPRD Jabar bisa mengklarifikasi Ahmad Heryawan terkait pembiarannya terhadap pihak yang menyebar kebencian kepada pihak lain melalui hak-hak DPR, seperti interpelasi.

Jika perlu, DPRD Jabar mendesak yang bersangkutan untuk mundur dari jabatannya karena tidak mampu memberi rasa aman dan melindungi berbagai perbedaan keyakinan warga negara.

“Secara politik, DPRD Jabar bisa melakukan interpelasi, sama seperti Aceng Fikri (mantan Bupati Garut) gara-gara perempuan bisa diinterpelasi dan dimundurkan.

Saya pikir DPRD dan partai-partai yang mendukung pluralisme itu bisa mendorong interpelasi dan pencopotan atau pelucutan Ahmad Heriawan sebagai gubernur,” kata Muhamad Isnur.

Menurutnya, sikap Ahmad Heryawan tidak mencerminkan sikap penduduk Jabar. Apa yang dilakukan Ahmad Heryawan adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius.

Lebih miris lagi, ia menegaskan, sikap pembiaran dilakukan gubernur yang ingin jadi capres. “Ini bukan hanya membahayakan konsntelasi Jabar, melainkan Indonesia," ujanya.

Ia menegaskan, isu agama paling mudah dijadikan bahan bakar untuk menyulut sentimen terhadap pihak tertentu.

Pada Minggu (20/4), sejumlah ulama mendeklarasikan Aliansi Nasional Anti-Syiah di Bandung, Jabar. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Imdadun Rahmat mengatakan, seruan penolakan anti-Syiah merupakan ajakan untuk membenci pihak lain.

Hal itu dapat dikategorikan sebagai hatespeech (seruan untuk membenci) dan sama saja pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar (UUD).

Imdadun mengatakan, seruan anti-Syiah di Bandung itu merupakan sebuah kemunduran. Dalam sebuah negara yang semakin matang, perbedaan seharusnya bisa disikapi dengan lebih dewasa.

Sumber : SINAR HARAPAN
Read More

Sabtu, 26 April 2014

Kultwit Tempo Institute Soal Dukungan Gubernur Jabar Terhadap Deklarasi Anti-Syiah

1-Pernyataan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang mendukung deklarasi gerakan anti-Syiah merupakan blunder besar. #TajukTempo

2-Sikap itu bisa menjadi bom waktu yg bs sulut tindakan kekerasan yg luas. Tindakan tsbt tak bs ditenggang. #TajukTempo

3-Sebagai kepala daerah, Ahmad Heryawan semestinya menjamin hak asasi seluruh warganya, termasuk hak untuk memilih keyakinan. #TajukTempo

4-Yg dilakukan Aher tak bs diterima akal sehat. Senin lalu, dia mmg urung hadir dlm deklarasi Aliansi Nasional Anti-Syiah di Bdg #TajukTempo

5-Tp Aher kirim utusan Asisten Kesra Jabar Ahmad Hadadi yg bacakan sambutan tertulis dari Aher yg menyatakan #TajukTempo

6-PemProv JaBar beri dukungan pd seluruh umat Islam yg pelihara nilai2 kebaikan&keislaman hingga tak ternodai dgn ajaran2 sesat #TajukTempo

7-Ajaran sesat menurut siapa? Soal hak asasi berkeyakinan &jaminan perlindungan thdp kaum minoritas, mestinya Aher sudah mafhum #TajukTempo

8-Pasal 28E ayat 1 UUD 1945 jelas nyatakan kebebasan memeluk agama &beribadat menurut agamanya merupakan hak yang dijamin negara #TajukTempo

9-blh saja scr pribadi Aher tak sepaham dgn Syiah, tp sbg kepala daerah ia harus lindungi seluruh warga tanpa kecuali #TajukTempo

10-Yg hrs dilindungi negara tak hny mayoritas. minoritas yg butuhkan perlindungan mlh tak diayomi/dibiarkan jd obyek kekerasan #TajukTempo

11-Pola pikir seperti itu hanya akan mengekalkan tirani mayoritas. Itulah yang terjadi selama ini. #TajukTempo

12-Kelompok yang berkeyakinan berbeda, seperti Ahmadiyah dan Syiah, kerap dizalimi, dan aparatur negara tak melindungi mereka #TajukTempo

13-Gub Jabar hrs cabut pernyataannya itu. Tindakan itu telah khianati rakyat&konstitusi. Dukungan seperti itu bs berdampak fatal #TajukTempo

14-Pengusiran warga Syiah dr Sampang tlh jd buktinya. Diamnya pemerintah dianggap sbg dukungan thdp kekerasan atas warga Syiah #TajukTempo

15-Rumah mrk dibakar warga diusir bak pesakitan selama berbulan-bulan, jatah makan &akses air bersih bagi ratusan orang dibatasi #TajukTempo

16-Laporan 4 lembaga negara-Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, &LPSK-Agustus 2012 nyatakan penindasan ini bs ngarah ke genosida #TajukTempo

17-Keputusan Aher ini bs kirim sinyal mengkhawatirkan: negara sekali lagi tak mampu beri perlindungan thdp kelompok minoritas #TajukTempo

18- Negara tunduk kepada desakan segerombolan orang yang tidak paham makna toleransi dan punya nafsu mengebiri hak asasi manusia #TajukTempo

Read More

Mendagri Harus Tegur Gubernur Jabar Ahmad Heryawan

ALIANSI NASIONAL ANTI SYIAH - Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai, mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegur atau meminta klarifikasi dari Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan, terkait dukungannya terhadap deklarasi anti-Syiah di Bandung, Jabar, beberapa waktu lalu.

“Sesuai UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Mendagri adalah pembina kepala daerah. Kapasitas ini harus digunakan Mendagri untuk menanyakan alasan kedatangan Gubernur Jabar (yang diwakili Asisten Daerah Bidang Kesra HA Hadadi) dalam deklarasi itu,” ujarnya di Jakarta, Jumat (25/4).

Minggu (20/4), sejumlah ulama mendeklarasikan Aliansi Nasional Anti-Syiah di markas Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI), Jalan Cijagra, Bandung. Deklarasi itu memuat empat komitmen dan tekad untuk mengadang ajaran Syiah di Indonesia. Penyelenggara juga mengundang Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Namun, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu batal hadir. Nama Ahmad tercantum pada baliho besar acara di depan Masjid Al-Fajr milik Ketua FUUI, Athian Ali.

Meski Gubernur Jabar tidak datang, ia mendukung sepenuhnya deklarasi Aliansi Nasional Anti-Syiah ini, seperti diungkapkan Asisten Daerah Bidang Kesra HA Hadadi yang diutus mewakili gubernur. “Seperti dinyatakan yang mewakili Pak Gubernur (Hadadi), beliau (Ahmad Heryawan) mendukung sepenuhnya acara ini, agar agama Islam tidak dinodai aliran-aliran sesat seperti Syiah,” kata Athian Ali usai deklarasi.

Menanggapi deklarasi anti-Syiah ini, Natalius menegaskan, dalam konteks HAM—yang di antaranya termasuk kebebasan individu menjalankan ibadah sesuai keyakinannya—pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi. Kebebasan menjalankan ibadah juga diatur dalam instrumen hukum nasional, internasional, dan hukum HAM.

Oleh karena itu, Komnas HAM meminta deklarasi disikapi betul oleh pemerintah pusat, yaitu presiden. Apalagi, deklarasi ini dihadiri gubernur sehingga dikhawatirkan masyarakat dapat menjustifikasi pemerintah anti-Syiah. Natalius juga berharap deklarasi anti-Syiah tidak memunculkan interpretasi atas kelompok intoleran.

Ambil Keuntungan

Imparsial mengingatkan adanya potensi partai politik (parpol) yang mengambil keuntungan di balik deklarasi anti-Syiah di Bandung, beberapa waktu lalu. Penegak hukum, dalam hal ini Polda Jabar dan jajarannya, diminta dapat menindak bila dalam kegiatan tersebut terbukti terjadi hasutan kebencian yang dapat berujung permusuhan dan kekerasan.

Koordinator Riset Imparsial, Ghufron Mabruri, mengemukakan deklarasi anti-Syiah tersebut mencerminkan adanya pertentangan terhadap keberagaman di Indonesia. “Apa pun mazhab atau keyakinan, harus dijamin dan dilindungi negara. Deklarasi itu mencederai semangat keberagaman yang telah dijaga,” ujar Ghufron kepada SH, di Jakarta, Kamis (24/4).

Keterlibatan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang diundang dan mendukung deklarasi tersebut sangat disayangkan dan mendapat kritikan tajam. Pasalnya, dukungan terhadap anti-Syiah dipandang bertentangan dengan konstitusi. “Dia (Gubernur) diamanatkan untuk menjamin semua golongan. Dengan menghadiri deklarasi itu (yang diwakili Asisten Daerah Bidang Kesra HA Hadadi), dia mengkhianati konstitusi,” seru Ghufron.

Ia menekankan, deklarasi yang mengandung unsur hasutan kebencian, permusuhan, atau kekerasan, seharusnya dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menindak. “Tidak perlu menunggu adanya kasus paskadeklarasi itu,” tuturnya.

Ghufron mengingatkan, isu intoleransi beragama di Indonesia sangat rawan, baik di tingkat daerah maupun nasional, terlebih jelang atau saat pelaksanaan pemilu, seperti pada 2007 dan 2008. Ketika itu, isu penolakan Ahmadiyah gencar dilakukan hingga keluar keputusan bersama oleh tiga menteri. Pada 2009, ternyata ada kelompok atau parpol yang mengambil keuntungan.

“Isu seperti ini selalu rentan untuk menarik suara,” kata Ghufron, seraya mengingatkan, bila eskalasi semakin membesar tidak tertutup kemungkinan pola seperti pada 2007 dan 2008 dapat terulang.

Ghufron juga mengkritik Komnas HAM yang terkesan diam terhadap kasus seperti ini. Menurutnya, Komnas HAM seyogianya aktif menyosialisasikan kebebasan beragama di Indonesia. “Seharusnya Komnas HAM mendekati aparatur negara setempat untuk menjamin kebebasan beragama,” katanya. []

Sumber : SINAR HARAPAN
Read More

Senin, 21 April 2014

Ahmad Heryawan tak Hadiri Deklarasi Nasional Anti-Syiah

ALIANSI NASIONAL ANTI SYIAH - Rencana Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menghadiri deklarasi Aliansi Nasional Anti-Syiah di Masjid Al-Fajr, Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung batal. Selanjutnya dia diwakili Asisten Daerah Bidang Kesra H.A. Hadadi.

"Acara ini agar agama islam tidak dinodai oleh aliran-aliran sesat seperti Syiah," kata Ketua Pengurus Harian Aliansi Nasional Anti-Syiah, KH Athian Ali usai deklarasi, Ahad (20/4).

Athian mengatakan, sebelumnya Aher memang dijadwalkan akan menghadiri acara 'Deklarasi Aliansi Nasional Anti-Syiah'. Namun, pada saat acara, orang nomor satu di Jawa Barat tersebut tidak bisa menghadiri deklarasi lantaran ada kesibukan lain. "Semula beliau akan hadir. Musyawarah sebelumnya beliau juga hadir dan memberikan sambutan," ujar Athian.

Seperti diketahui, dalam deklarasi ini, para ulama yang berkumpul mendesak pemerintah untuk segera melarang ajaran Syiah di Indonesia. Mereka menilai, pembiaran ajaran Syiah berarti juga membiarkan potensi konflik besar yang sewaktu-waktu bisa meledak. []

Sumber : PLASA MSN
Read More

Sabtu, 19 April 2014

Ulama NU Ragu Aher Mau Hadiri Deklarasi Anti Syiah

ALIANSI NASIONAL ANTI SYIAH - Kemungkinan akan hadirnya Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) dalam sebuah acara yang bertajuk Deklarasi Aliansi Nasional Anti Syiah di Bandung pada hari Minggu 20 April ini telah menjadi perbincangan luas, termasuk di jejaring sosial. Dalam undangan dan pamflet-pamflet mengenai acara itu, nama Aher dicantumkan sebagai salah satu yang bakal hadir. Sampai saat ini belum ada klarifikasi tentang hal itu dari pihak Aher, walaupun diskusi publik sudah berlangsung beberapa hari belakangan ini, khususnya yang membicarakan tentang kehadirannya.

Ulama Nahdhlatul Ulama (NU), KH. Alawi Nurul Alam Al Bantani, termasuk yang meragukan bakal hadirnya Aher dalam acara yang dianggap intoleran terhadap keberagaman ini.“Saya yakin gubernur tidak akan hadir di acara itu karena kehadirannya di acara itu akan membuat stigma bahwa dirinya adalah penasehat Wahabi takfiri di Bandung dan Jawa Barat, dan itu tidak menguntungkan dirinya,” kata KH Alawi dalam orasinya di Bandung, sebagaimana dikutip oleh liputanislam.com

Alawi menilai acara yang disebut sebagai deklarasi nasional itu mengandung beberapa kejanggalan. Ia menunjuk salah satunya adalah perihal tempat. “Jika deklarasi ini memang berskala nasional, mengapa tidak menggunakan Mesjid Raya Bandung? Mengapa acara tingkat nasional itu hanya menggunakan mesjid tingkat RW?” tanya dia.

Kedua, konotasi dari kata tingkat nasional juga ia anggap janggal. Jika menggunakan kata nasional, tutur dia, berarti semua elemen masyarakat dan ormas muslim diikutsertakan. Namun, lanjut dia, dari pembicara yang disebut dalam berbagai poster, tidak ada satu elemen penting ormas muslim yang hadir. Menurut dia, semua pembicara yang dicantumkan namanya adalah Wahabi, tak satupun ulama Ahlu Sunnah. Selain itu, ulama yang disebutkan akan hadir, tidak ada yang berasal dari Jawa Barat.

Di mata KH Alawi, acara deklarasi ini berpotensi membenturkan masyarakat awam dengan para penganut Syiah. Hal ini terkait dengan rencana panitia yang akan membagikan kaos bertuliskan kebencian terhadap Syiah kepada  para tukang becak. Menurut KH Alawi, upaya ini menunjukkan bahwa pihak penyelenggara ingin menjadikan masyarakat yang tidak paham tentang Sunni dan Syiah jadi tameng untuk menghantam Syiah.

Rencana deklarasi kontroversial ini, menurut berbagai pengumuman di jejaring sosial, akan berlangsung dimasjid Al Fajr, Jalan Cijagra Raya, Buah Batu, Bandung. Puluhan tokoh dijadwalkan berbicara termasuk K.H.Abdul Hamid Baidlowi tokoh NU dari Rembang, Jawa Tengah dan Prof Dr. M. Baharum, Ketua MUI bidang Hukum Perundang-undangan.

Namun MUI sendiri sudah membantah keterlibatan organisasi dalam acara tersebut. Menurut Ketua Ukhuwah Islamiyah MUI, Umar Shihab, bila ada pengurus MUI yang hadir bukan mengatasnamakan Ormas MUI. []

Sumber : JARING NEWS
Read More
© Official Blog of Aliansi Nasional Anti Syiah All rights reserved | Theme Designed by Seo Blogger Templates